Dua Tahun Jokowi-JK, DPR: Menyedihkan, Semua Serba Impor

Dua Tahun Jokowi-JK, DPR: Menyedihkan, Semua Serba Impor

Sujanews.com — Indonesia sejatinya negara kaya dengan sumber daya alam, baik sumber daya energi maupun sumber daya pangan. Namun faktanya, sampai dua tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) ternyata Indonesia masih berstatus negara pengimpor.

Di beberapa sektor pangan, Indonesia hanya target saja mau melakukan swasembada, tapi faktanya tak ada yang tercapai. Bahkan untuk garam saja harus impor. Padahal Indonesia sebagai negara garis pantai terpanjang di dunia.

“Sangat menyedihkan melihat bangsa ini yang masih sangat tergantung terhadap produk impor, padahal pemerintah sudah berjalan dua tahun,” tandas Wakil Ketua Komisi XI DPR, Hafisz Tohir saat dihubungi, Kamis (20/10). (Baca: Indonesia akan Impor 500 Guru Besar Asing; Kenapa Gak Sekalian Impor Presiden Saja Biar Berkualitas? )

Menurutnya, kondisi Indonesia seperti negara tak berdaya dengan masih maraknya produk impor, sehingga menggerogoti kekuatan fiskal negara.

“Iya bagaimana fiskal mau kuat kalau digerogoti impor terus-menerus. Kalau begitu, ini (impor marak) yang menang hanya pedagang. Sedih kita melihatnya,” cetus politisi PAN ini.

Dia menegaskan, kondisi itu karena masih terjadinya kegagalan dalam hal industrialisasi produk di semua sektor.

“Sehingga semua produk lokal kita tidak kuat bersaing dengan produk impor,” kata Hafisz.

Untuk itu, pemerintahan Jokowi-JK yang sudah berjalan dua tahun ini harus punya kebijakan jitu. Agar bisa memperbaiki daya beli masyarakat dengan cara memberi insentif dan kemudahan usaha serta membuka industri yang berbasiskan kerakyatan.

“Dan yang tak kalah penting, bagaimana bisa menggalakkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) lebih tepat sasaran. Jadi bukan di tataran pedagang saja. Tapi untuk kalangan petani, sehingga sektor pertanian bisa segera di-industrialisasi,” papar Tohir.

Dia menggarisbawahi penataan sektor kehutanan terkait karet dan sawit yang harus dilakukan hilirisasi industri. Selama ini kebijakannya masih amburadul.

“Sehingga, mestinya kita jangan hanya menjadi pedagang getah karet saja atau pedagang minyak sawit saja. Kalau hanya itu saja, sejak zaman penjajahan VOC pun sudah berjalan,” cetus dia.

AKTUAL

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

loading...

Iklan Bawah Artikel