Profesor Kelautan ITS: Reklamasi Jakarta Abaikan Prinsip Keterpaduan

Profesor Kelautan ITS: Reklamasi Jakarta Abaikan Prinsip Keterpaduan

Sujanews.com — Kalangan ilmuwan kelautan kembali melayangkan kritik keras atas ngototnya Pemerintahan Jokowi menjalankan proyek ambisius reklamasi dan Giant Sea Wall (GSW) yang tercakup dalam NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) di Teluk Jakarta.

Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) Profesor Daniel Mohammad Rosyid mengkritik proyek reklamasi Teluk Jakarta yang telah dilakukan tanpa memperhatikan regulasi mutakhir dan prinsip keterpaduan.

Hal itu, antara lain terlihat dari tidak dilibatkannya beberapa pihak yang berkepentingan sejak awal definisi proyek ini. “(Padahal) Untuk megaproyek senilai Rp 400 triliun lebih yang melibatkan swasta ini, keterpaduan mutlak diperlukan,” kata Prof Daniel, dalam penjelasan tertulis yang diterima Aktual.com, Sabtu (24/9).

Diingatkan dia di awal, komponen utama NCICD tidak lain adalah GSW di lepas pantai Teluk Jakarta. Sedangkan komponen lainnya yakni: Massive Landfilling into the Sea (MLiS) atau yang dikenal sebagai pengurukan tanah ke laut atau disebut reklamasi. Dengan tujuan dari pengurukan itu adalah membuat pulau-pulau buatan serta prasarana lainnya untuk menambah ruang hidup komersil bagi sekitar 2 juta penduduk.

Permasalahan muncul saat pembangunan GSW jauh dari selesai, namun kegiatan reklamasi oleh pihak pengembang swasta yang didorong oleh Pemprov DKI justru sudah berlangsung.

Sedangkan seperti diketahui, proyek reklamasi sempat dihentikan (moratorium) Kementrian Kelautan dan Perikanan dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). “Sampai dokumen-dokumen/Kajian yang diminta oleh UU terbaru diselesaikan dan Kepres 54/2008 yg mengatur penataan ruang Jabodetabekpunjur direvisi (agar mencakup NCICD),” ujar Daniel.

Diingatkan dia, proyek NCICD dilatarbelakangi prakarsa Menko Perekonomian terkait program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) dan Pemerintah Belanda di tahun 2007. “Tujuannya saat itu disebutkan untuk melindungi Jakarta dari ancaman banjir dari laut akibat penurunan tanah (Land Subsidence) yang parah di Jakarta,” kata dia.

Rancangan NCICD ini akan mengubah ekosistem pesisir dan laut  yg kompleks di Teluk Jakarta dengan konsekuensi jangka-panjang multi-dimensi.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

loading...

Iklan Bawah Artikel